Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid. Foto : Arief/Man

Komisi VIII DPR RI mengundang 16 Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama dari 16 Provinsi di Sumatera dan Jawa, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/01/2018).

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, pihaknya meminta penjelasan, antara lain anggaran masing-masing Kanwil, pengalokasian dan masalah yang dihadapi dalam mengelola anggaran.

Sodik menambahkan, pihaknya juga mempertanyakan masalah apa yang dihadapi dalam mengelola kantornya baik untuk urusan pendidikan agama, bimbingan masyarakat (bimas) maupun haji dan lainnya.

“Meski sering bertemu dengan Kakanwil, tapi ingin menyempurnakan pertemuan sekaligus mengundang di rumah wakil rakyat Senayan,” kata politisi F-Gerindra itu.

Dalam rapat ini, Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh, Daud Pakeh menjelaskan, tahun anggaran 2017 pihaknya mendapat anggaran sebesar Rp 2,250 triliun. Kemudian pada tahun anggaran 2018, mendapatkan tambahan sekitar Rp 62,619 miliar, sehingga anggarannya menjadi Rp 2,38 triliun.

“Program kerukunan umat beragama dan  pendidikan Islam juga menjadi prioritas dan mendapat anggaran terbesar. Program ini masih sama dengan tahun 2017,” jelas Kakanwil Kemenag Aceh.

Namun, ia mengeluhkan anggaran program bidang agama dan keagamaan masih sangat minim, untuk itu perlu adanya penambahan pagu yang dialokasikan untuk program-program bidang agama.

“Persoalan yang paling mendasar untuk pelayanan masyarakat adalah masih banyak KUA Kecamatan yang belum terbangun, baik KUA pemekaran atau gedung yang tidak layak,” katanya.

Kakanwil Kemenag Aceh juga mengeluhkan masih kurangnya penyuluh Agama Islam yang berstatus PNS, termasuk penyuluh non muslim yang PNS. Menurutnya, saat kebutuhannya mencapai 272 orang, sementara yang ada baru 195 orang.

Masalah lain banyak madrasah yang perlu direhab. Sedangkan jemaah haji yang waiting list hingga kini berjumlah 95.485 orang mencapai 23 tahun, kendalanya akan terjadi lansia dan masalah kesehatan.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Sumut Tohar Bayoangin menjelaskan, tahun 2018  mendapatkan anggaran Rp 3,1 triliun. Permasalahan yang hadapi sejak dulu sama, madrasah itu tak memiliki tanah, rata-rata wakaf. Lokasinya dekat kuburan, dekat masjid. Sangat jarang Kemenag pengadaan tanah. Untuk itu perlu pengembangan dan penguatan madrasah termasuk swasta.

“Madrasah Negeri sedikit, sebagaimana pertemuan dengan Wantimpres bahwa tidak ada penegerian lagi, maka kami harapkan kepada DPR untuk melakukan penguatan kepada madrasah khususnya madrasah swasta,” jelasnya. (mp/sf)